Rabu, 09 Maret 2022

PT ACSET INDONUSA TBK, DISINYALIR MELAKUKAN PENGRUSAKAN LAHAN DAN TANAM TUMBUH SALAH SATU WARGA

    3/09/2022   No comments

 



WAY KANAN - PT ACSET Indonusa Tbk yang beralamatkan di JL Majapahit no 26 Petojo selatan-Jakarta disinyalir telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dugaan kesengngajaan thknis di lapangan, karna sebelumnya pemilik lahan sudah mengingatkan sebanyak dua kali dengan salah satu kariawan dengan nama jon selaku team ukur batas wilayah tanah prusahaan dan masarakat. Rabu ( 09/04/2022 )


 Perusakan Tanam Tumbuh berupa perkebunan kopi ,Pisang dan pinang serta lahan dan/atau satu buah kolam berukuran 5x10 M  milik salah satu warga kampung Kemu kecamatan Banjit.



Hal tersebut  terpantau dari investigasi team Awak Media dan team JOKOWI KERJA (JOKER). diarea lokasi pembangunan  Bendungan PLTM yang terletak di Kampung Kemu kecamatan Banjit Kabupaten Way kanan Propinsi Lampung.


Dari keterangan Korban 15 desember 2021 langsung kroscek kelapangngan bersama warga dan awak media


 kerugian yang timbul atas hal tersebut berupa rusaknya perkebunan Pisang ,Pinang dan kopi serta tertimbunnya satu buah kolam berukuran 5x10 M yang telah diisi benih ikan nila sebanyak 3000 ekor yang kini sudah berumur sekitar 1 bulan,sehingga dengan tertimbunnya kolam tersebut mengakibatkan Gagal panennya karna Kolam tersebut telah tertimbun limbah tanah sehingga tidak diketahui lagi dimana rimbanya ikan nila 3000 ekor yang telah ia tebarkan.


setelah dari peninjawan kelokasi yang terdampak, lalu warga didampingi beberapa media, beranjak bergegas  menuju rumah kepala kampung kemu, 

 

tutur  rambat  kepala selaku kepala kampung bapak sama kakak kamu berbaiki aja,tapi kalau antara  kamu sama bapak kamu beda,urus saja sama kamu aku sudah gak mau tau kalau kamu gak mau diatur,karna bapak sama kakak kamu sudah kerja empat bulan'lebih baik kamu kesana aja keperusahaan jangan melalui saya..karna bapak sama kakak kamu  sudah legowo karna ini masalah kecil'tanah kamu itu cuman ketimpa bukan ketimbun kalau seperti ini carakamu urus saja sama kamu kesana karna aku sudah malu.. karna pendapat kamu sama orang tua kamu beda.


Berliau berharap adanya solusi dari hal tersebut yang telah mengakibatkan kerugian materi maupun materil terangnya.


Seperti diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa Pasal yang mengatur tentang pengrusakan diantarannya yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.


Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (halaman 279) terkait Pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum seseorang, maka perbuatan seseorang harus dibuktikan bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang dan bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak, serta bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.


Berdasarkan uraian R. Soesilo di atas, jelas bahwa perbuatan pelaku dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, mengingat dugaan perusakan sudah terang benderang perbuatan pelaku masuk rumusan melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga laporan tersebut harus segera ditingkatkan ke tahap penyidikan.


Selain itu, Hal ini didukung fakta dan data pula bahwa diduga pengrusakan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan bukan kealpaan, maka berlakulah penyelesaian secara hukum pidana, hal ini diperkuat oleh S.R Sianturi yang menerangkan dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya (halaman 675) yang menyatakan bahwa apabila kehancuran dan kerusakan itu terjadi karena suatu kealpaan, maka penyelesaiannya adalah dibidang hukum perdata.


Di dalam Hukum tanah, dikenal ada 2 (dua) asas yang satu sama lain bertentangan yaitu yang dikenal dengan asas pelekatan Vertikal (verticale accessie beginsel) dan asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding beginsel).


Asas pelekatan vertikal yaitu asas yang mendasarkan pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Berbeda dengan Asas pelekatan Vertikal, Asas pemisahan horizontal merupakan pemilikan atas tanah dan benda-benda yang berada di atas tanah itu adalah terpisah. Pemilikan atas tanah terlepas dari benda-benda yang ada di atas tanah, sehingga pemilik hak atas tanah dan pemilik atas bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda (Koeswahyono, 2008).


Pada dasarnya Asas pemisahan horizontal hak-hak atas tanah yang merupakan sifat asli dari hak-hak yang ada di dalam hukum adat yang tetap dipertahankan, akan tetapi disesuaikan dengan kenyataan kebutuhan masyarakat masa kini.


Dalam hal ini, hak atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya, karena bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas suatu bidang tanah adalah milik pihak yang membangun atau yang menanam, baik pihak itu pemegang hak atas tanahnya sendiri atau orang lain, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya, sehingga Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang ada di atasnya, kalau hal itu tidak secara tegas dinyatakan Santoso, 2012.


Dari uraian di atas, ada 3 hal yang memperkuat bahwa telah terjadi perbuatan pelaku yang diduga telah merusak tanam tumbuh di atas suatu objek hukum (tanah) milik orang lain, maka jelas bahwa penyelesaian terhadap hal ini harus dilakukan secara atau melalui penegakan sistem hukum pidana, mengingat pertama, adanya ketentuan Pasal 406 Ayat 1 KUHP yang dilanggar dan kedua, bahwa diduga pengrusakan tersebut terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan, mengingat (Korban -red) telah pernah menyampaikan permintaannya untuk dibangun sebuah talut guna menghindari limbah dari pekerjaan tersebut memasuki dan/atau merusak hak miliknya,.serta ketiga ada ketentuan dalam hukum tanah yakni berlakunya Asas Horizontal dalam kepemilikan tanah di Indonesia.


Ditempat terpisah Salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Way Kanan dapil V (Lima) yang membidangi Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Way kanan saat dikomfirmasi di kediamannya memaparkan terkait hal tersebut sudah selayaknya pihak perusahaan memperbaiki kerugian material dan memberikan kompensasi  terhadap kerugian korban.


"Sudah selayak dan wajib pihak perusahaan mengganti kerugian materi dan memperbaiki kerusakan materil yang telah rusak akibat tertimbun limbah tersebut," Tutupnya.


Para awak media beserta team joker dan LSM inakor akan menyurati dinas lingkungan hidup kabupaten way  kanan  dan mengharapkan pihak PH menindak' sesuai ketentuan hukum di NKRI. 

(YOPI/SANDI)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.