Jumat, 15 April 2022

DI BALIK TUMBANGNYA BUMN PERASURANSIAN JIWASRAYA DIDUGA ADA GROUP BAKRIE

    4/15/2022   No comments



JAKARTA - Sejarah telah mencatat Perusahaan asuransi tertua milik negara (BUMN), bahasa belanda Nillmij Van 1859 menjadi milik negara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau dikenal PT AJS yang mendapatkan mandat dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai perseroan dalam mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, mengakumulasikan aset finansial dana masyarakat dalam bentuk produk asuransi jiwa sebagai core bisnis perasuransian.


Selama 1 (satu) abad lebih mengelola keuangan yang dananya bersumber dari masyarakat tersebut, lewat pemasaran produk-produknya selama 163 tahun dengan posisi aset sebesar Rp 38 triliun pada tahun 2016, liabilitas perseroan Rp 53,1 triliun, ini akan menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia, apabila Bapak Presiden tidak segera mensikapinya secara bijaksana atas persoalan ditubuh PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) sebagai satu-satunya peninggalan warisan bangsa Indonesia yang seharusnya bisa dijaga untuk dilestarikan keberadaannya. Maka dari itu publik akan mencatat kegagalan era kepemimpinan periode Presiden Joko Widodo dalam menyelamatkan core bisnis perusahaan negara sektor perasuransian sekaligus sebagai pioneer lahirnya sejarah perasuransian tanah air sebagai suatu simbol perusahaan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dalam melawan penjajahan. 


PT AJS, kini kondisinya terancam punah sejak masuknya pengurus baru dari luar perusahaan non-profesional yang tidak memiliki background asuransi. Pengurus baru itu dari perbankan yang tidak memiliki pemahaman asuransi, akibatnya terlalu kreatif pengurus baru tersebut sehingga menimbulkan  gejolak internal dan eksternal menjadi distrust publik kepada perseroan.


Mulailah bermunculan spekulasi publik khususnya para pemegang polis Jiwasraya yang tidak menaruh harapan lagi kepercayaan pada perseroan Jiwasraya, kerusakan pengelolaan menjadi tak terhindarkan,pelayanan klaim menjadi sangat buruk,timbul kekacauan, penarikan dana secara besar-besaran pada 74 kantor cabang terjadi diseluruh Indonesia tidak terhindarkan. Hal inilah yang kami sangat sayangkan, akibatnya menjadi tidak amanah dalam mengelola perusahaan perseroan, sehingga menargetkan dikembalikan ijin operasionalnya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di ketahui oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab atas kelangsungan bisnis perseroan dimasadepan menjadi terancam punah dan para pemegang polis terancam kehilangan manfaat polisnya.


Menurut kami ini bisa disebut ada konspirasi besar yang sengaja menskenariokan untuk dipailitkan secara paksa perusahaan milik negara ini, lantas apa alasannya perusahaan negara dipailitkan, bukankah justru akan lebih baik untuk ditambah perusahaan baru milik negara. Hal ini berarti telah terjadi kemunduran prestasi kinerja Kementrian BUMN, semestinya jabatan mentri harus diletakan sesuai dengan komitmentnya. 


Slogan tinggalah slogan saja yang mengaku berahlak BUMN, pada faktanya tidak memiliki sedikitpun ahlak, itu ketika terbukti prakteknya merusak perusahaan negara mengambil hak-hak milik pemegang polis jiwasraya , yang ada hanya kepentingan abadi  mereka, kepentingan kelompok mereka. 


Sudah sepantasnya oknum pejabat Negara itu harus diseret kepengadilan, oknum Direksi Jiwasraya, oknum Mentri BUMN, oknum  OJK, oknum BPK RI, oknum Kejaksaan Agung, oknum Kemenkeu RI, dan sejumlah oknum Pejabat tinggi ditubuh PT BPUI (Persero) yang mendirikan anak usahanya  demi sebuah tujuan tertentu yaitu asuransi IFG Life. RPKJ yang dibangun Direksi Jiwasraya, Ini sungguh menyesatkan para pemegang polis Jiwasraya, Para Pekerja Jiwasraya, Para Mitra Kerja dalam kerugian besar dan ancaman kebangkrutan.


Diketahui PT BPUI sendiri merupakan perusahaan pembiayaan sektor UMKM pada saat berdirinya yang sudah jelas core bisnis non-asuransi jiwa dijadikan sebagai Holding Perasuransian dan Penjaminan. Merupakan pelanggaran yang sangat serius pengkianatan Penyertaan Modak Negara (PMN) sebesar Rp 20 triliun itu ke bukan sektor bidang perasuransian. 


Penyertaan dana bail-out PMN sebesar Rp 20 triliun yang seharusnya bisa diberikan kepada sektornya perasuransian Jiwasraya, ini justru dibelokan ke sektor lain pada non-asuransi, tentu ini  menjadi  janggal, ada konspirasi besar dalam menggoalkan projek itu. Sehingga PMN seharusnya diberikan kepada yang membutuhkan justru diselewengkan keperusahaan lain, yang sudah jelas-jelas sudah bermasalah perusahaannya.Hal ini berdasarkan catatan hasil temuan-temuan dari BPK RI pada tahun 2002 silam.


Siapa yang harus bertanggungjawab bila sudah seperti itu , Pemegang Polis telah menjadi korban proposal RPKJ bodong yang berkedok Restrukturisasi atas pemotongan uang polis sebesar Rp 23,8 triliun atau 40% dari Total Liabilitas perseroan Rp 59,7 triliun, ada 10,000 Orang Pekerja Agen Kontrak telah kehilangan pekerjaannya, dan 230 Pegawai sedang terancam PHK masal pada 2022 ini.


Apakah para pejabat Negara ini tidak sadar yang mereka lakukan itu merugikan  kepentingan publik,dampaknya sistemik terhadap perekonomian nasional ditambah  kondisi semua terdampak pandemi Covid-19 yang belum berkahir memukul perekonomian dunia saat ini. Hal ini RPKJ yang dibangun oleh Direksi Jiwasraya telah merampas kepentingan hajat hidup orang banyak. Proposal RPKJ illegal itu dipaksakan demi sebuah tujuan dan ambisi tertentu, mereka sebenarnya bekerja untuk siapa sih ? Bahkan sudah secara terang-terangan melakukan tindakan tidak profesional dan inkonstitusional yang melanggar banyak sekali regulasi perundang-undangan didalamnya.


Salah satu Perusahaan Group  Bakrie ini yang harus mengembalikan uang milik nasabah Polis Jiwasraya yang pada tahun 2003 penempatan Jiwasraya kedalam bentuk Repo Saham Bakrie saat itu cukup fantastis, yang telah dibenamkan kesana dalam bentuk repo saham itu bernilai triliunan rupiah sampai sekarang dana itu belum juga dikembalikan oleh pihak Group Bakrie kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai pemegang sertifikat gadai saham tersebut. Hemat kami ini yang harus dikejar dan diluruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia, agar hak-hak milik para pemegang polis Jiwasraya dapat kembali dananya sekaligus untuk mematuhi aturan regulasi pada Undang-Undang pasar Modal, sekaligus  mengembalikan kepercayaan publik atas potensi adanya kerugian negara.


 _"Tidak heran target utamanya mereka mematikan BUMN Perasuransian Jiwasraya dimasadepan karena alasan seperti itu"_ 


Pihak Group Bakrie akan menggunakan segala macam cara-cara yang tidak profesional, menghalalkan segala macam cara untuk tidak mengembalian uang milik perseroan Jiwaraya dimasa silam itu, pastinya akan membuat skenario-skenario busuk lewat kroni-kroninya yang masih melekat di Pemerintahan, demi sebuah kepentingannya agar tidak terusik dimasadepan.


Salam akal sehat, lawan pengemplang dana nasabah Polis Jiwasraya jangan biarkan mereka merampok uang kita yang dititipkan pada perusahaan Negara, meski belum ada Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang dibentuk oleh Pemerintah, ini menjadi tanggungjawab negara untuk memberikan jaminan simpanan polis itu. Diketahui secara regulasi Uandang-Undangnya sudah memperintahkan segera membentuk LPP yang terdapat pada UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 53 ayat 1,2 & 4 .


Mari kita bersatu berjuang seluruh anggota FNKJ diseluruh Indonesia untuk menghentikan oknum pejabat negara yang melakukan kejahatan korupsi ditubuh perseroan Jiwasraya, atas tindakan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) pada Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dikomandani nahkoda exs.bankir dari luar perseroan, untuk menyuarakan kebenaran demi menjaga keamanan uang simpanan Polis Nasabah Jiwasraya dimasadepan pada perusahaan milik negara, agar Negara tidak lepas tanggungjawabnya untuk memberikan proteksi terhadap kepentingan publik.


Simpanan Polis Jiwasraya harus diperlakukan setara dengan Konsumen Polis yang lain, seyogyanya di Jamin oleh Undang-Undang Perasuransian dan  keberadaan keberlangsuannya perusahaan Negara, sebagaimana simpanan Polis asuransi pensiun lainnya seperti ASABRI, TASPEN itu dijamin oleh Negara meski hanya sebatas baru statement Pemerintah. 


Redaksi : YOPI/TIM

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.