PEKAN BARU - KETUA LPAKN RI DPW PROJAMIN PEKANBARU ANGKAT BICARA “TIDAK ADA ALASAN BAGI KEPOLISIAN TIDAK SIAP MEMBERIKAN PENGAMANAN PELAKSANAAN EKSEKUSI” PUTUSAN PK (PENINJAUAN KEMBALI) YANG SUDAH INKRACHT
BAHWA TERHADAP PERKARA SEGKETA LAHAN KEBUN SAWIT ANTARA PT. DSI (DUTA SWAKARYA INDAH) MELAWAN PT. KD (KARYA DAYUN) PADA TAHUN 2016 PUTUSAN PK (PENINJAUAN KEMBALI) TELAH INKRACHT, JADI TIDAK ADA ALASAN BAGI PIHAK KEPOLISIAN MENGATAKAN TIDAK SIAP MELAKUKAN PENGAMANAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN APAPUN, UJAR JAMES KETUA DPW LPAKN RI PROJAMIN PEKANBARU
WADAH BERDEBAT, PEMBUKTIAN, ADU DATA PERKARA PERDATA ANTARA PT. DSI DAN PT KARYA DAYUN SUDAH SELESAI DENGAN INKRACHT PUTUSAN PK (PENINJAUAN KEMBALI), DAN TIDAK PANTAS SERTA BUKAN KAPASITASNYA JIKA ADA OKNUM KEPOLISIAN YANG MENOLAK PELAKSANAAN PUTUSAN DAN MENGKRITIK PUTUSAN YANG SUDAH MELALUI PEMERIKSAAN DAN PERSIDANGAN 4 TIM HAKIM (SIDANG PERDATA, BANDING, KASASI DAN PK), DAN ALASAN ADANYA PIHAK MASYARAKAT YANG MENGHALANGI ATAU MENGHINDARI BENTURAN DENGAN MASYARAKAT.
KARENA Apabila dalam pelaksanaan eksekusi mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu, maka seharusnya pihak yang mewakili pengadilan negeri terkait dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana dengan berdasarkan pada ketentuan hukum
Berdasarkan ketentuan hukum tersebut seharus pihak kepolisian harus menjujung tinggi supremasi hukum,sesuai ketentuan yang telah di sidangkan di tingkat pengadilan bahwa keputusan dari 4 jaksa yang telah menyebut sertipikat 640 sudah ditolak dan cacat hukum semua pemilik 23 sertipikat itu tersebut
Seharus eksekusi dilakukan sesuai amar putusan dari PN bukan lagi memeriksa berkas berkas PT Dusi
Pengadilan tertinggi sudah menetap seluruh sertipikat 640 cacat hukum seharus nya jangan lagi menunda eksekusi lagi kata Ketua DPW LPAKN RI PROJAMIN PEKANBARU saat ketemu dengan wartawan di Pekanbaru.
REPORTER : YOPI
']]}
Tidak ada komentar:
Write komentar