Sabtu, 25 Juni 2022

PMN 20 TRILIUN KE BPUI, MENIMBULKAN POLEMIK TERHADAP BISNIS PERASURANSIAN NASIONAL

    6/25/2022   No comments

 



JAKARTA - Penempatan Modal Negara (PMN), yang semestinya mampu memberikan penguatan trust sektor Perasuransian, juga memperkuat struktur permodalannya. Pada implementasinya, hanya sebuah kegaduhan dipublik yang tidak berujung pada penyelesaiannya. PMN itu senjata ampuh, bukti keseriuan Pemerintah R-I, yang seharusnya bisa memberikan dampak positif pemulihan ekonomi nasional, mengembalikan kepercayaan berasuransi di masyarakat, juga adanya kepastian hukum seharusnya bisa melindungi rakyat sebagai konsumen polis negara, juga menghindari Negara terjebak wanprestasi bisnis asuransi BUMN. 


Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK R-I),merekomendasikan pemberikan PMN sebesar Rp 32 triliun itu untuk memperkuat struktur permodalan BUMN asuransi Jiwasraya dan mengembalikan kepercayaan berasuransi. Dan BPK RI sendiri tidak merekomendasikan untuk pengalihan polis ke asuransi lain. Pemerintah lebih memilih memberikan solusi tranfer, bail-in sesuai hasil rapat Panja Jiwasraya DPR RI, akhirnya PMN disetujui sebesar Rp 20 triliun, justru diberikan ke BPUI (Badan Pembina Usaha Indonesia) yang menimbulkan paradok's. Potensi akan menambah masalah baru, persoalannya tidak kunjung selesai hingga sekarang, belum memperhitungkan tuntutan klaim, adanya gugatan hukum oleh nasabah polis Jiwasraya yang menolak penawaran restrukturisasi. Dari sini terlihat dampaknya, adanya ketidak pastian hukum industri perasuransian tanah air dan polemik berkepanjangan di bisnis asuransi BUMN.


Saat ini Pemerintah seperti gagal fokus, terhadap upaya penyehatan yang dilakukan oleh Direskinya, termasuk penyelamatan Keuangan perusahaan asuransi tertua Jiwasraya 162 tahun,yang merupakan pioneer berdirinya asuransi Jiwa, juga legenda asuransinya bangsa Indonesia (Nillmij Van 1859).



PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang sedang menghadapi krisis trust dan krisis likuiditas atas seretnya arus permodalan, juga akibat masuknya para profesional exs. bankir dari luar perusahaan sejak 2018, telah menimbulkan bencana kekacuan industri asuransi. Diketahui selama 22 tahun BUMN perasuransian Jiwasraya sajak 1998 s.d 2020, perseroan dibiarkan tanpa mendapat bantuan akses permodalan dari Pemerintah R-I sebagai pemilik. Pukulan akibat hantaman pandemi Covid-19 yang berdampak pada resesi ekonomi dunia, ikut memperparah kondisi keuangannya, disamping tindakan destruksi Direksinya dari luar perusahaan melakukan tindakan fraud proposal RPKJ (Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya).


Dalam kondisi krisis keuangan seperti sekarang ini, akibat pandemi Covid-19 menimbulkan resesi ekonomi dunia.Telah berdampak pada seretnya likuiditas yang menimpa hampir seluruh perusahaan-perusahaan besar berdampak negatif keuangannya, baik perusahaan asuransi nasional, multinasional, swasta, perusahaan BUMN, secara menyeluruh, sudah masuk pada tatanan level tingkat mendunia. 


Sudah seyogyanya Pemerintah R-I menambahkan akses permodalan dalam bentuk PMN, untuk modal kerja bisnis perasuransiannya dan memperkuat arus cash flow keuangan BUMN Perasuransian Jiwasraya, guna menyelesaikan sejumlah permasalahan dengan secara terhormat. Bukan malahan bisnisnya diamputasi, proses bisnis asuransi dihentikan, dikurangi hak nasabah polisnya dan dimatikan perusahaannya. Itu bukan solusi menyelesaikan masalah yang ada, justru akan menambah masalah hukum baru dikemudian hari.


Apa target utamanya Pemerintah R-I, untuk merebranding PT BPUI sekaligus mengubah core bisnis utamanya, melalui Kementrian BUMN, Kementrian Keuangan RI dengan pemberian PMN Rp 20 triliun bukan sektor perasuransian, melainkan pada perusahaan sektor pembiayaan untuk UMKM. Janggalnya perusahaan itu disulap dan direbranding menjadi IFG (Indonesian Finansial Group), padahal jelas-jelas dokumen negara memakai nama branding PT BPUI, apakah sampai segitunya ?? Lantas apa motivasi dan tujuannya dilakukan rebranding nama BPUI menjadi IFG Holding Perasuransian dan Penjaminan.


Diketahui BPUI sendiri perusahaan yang memiliki skandal korupsi terbesar dimasa silamnya atas kasus manajemen dan sejumlah persoalan pembiayaan yang tidak tuntas.Hal ini sesuai dengan beberapa temuan dan catatan dari BPK RI tahun 2002 s.d 2007, atas sejumlah masalah skandalnya.


Apa urgensinya Penyertaan Modal Negara (PMN) itu, sebesar Rp 20 triliun untuk Badan Pembina Usaha Indonesia (BPUI), dengan mendirikan anak usahanya perasuransian, disebut New Co IFG Life, untuk menampung seluruh portofolio milik BUMN perasuransian Jiwasraya. Jauh sebelum itu, Direksi Jiwasraya telah banyak sekali mengeluarkan statement yang tidak mendasar disektor jasa keuangan, bahkan statement itu menimbulkan kegaduhan diruang publik dan menimbulkan kekacuan pada liding sektor perasuransian milik Negara. 


Akrobatik Direksi Jiwasraya patut dipertanyakan, yang jelas-jelas di dukung oleh Kementrian BUMN dalam melancarkan sejumlah aksi heroiknya diruang publik, dalam menghacurkan reputasi bisnis asuransi Jiwasraya dimasadepan. 


 _"Sampai disini pemerintah tidak menyadari,adanya ancaman besar jasa keuangan yang selama ini dibanggakan sebagai the best BUMN sektor asuransi jiwa, bahwa ada sesuatu agenda besar terselubung yang sedang diskenariokan untuk mempailitkan secara paksa dari dalam BUMN perasuransian Jiwasraya, dibalik motto slogan ahlak dan bersih-bersih BUMN."_ 


Dibalik Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya (RPKJ) yang memiliki misi besar, untuk menggulingkan posisi BUMN perasuransian Jiwasraya atas ketatnya persaingan bisnis perusahaan asuransi jiwa, dengan membentuk New co, yang diwujudkan sebagai asuransi IFG Life berstatus sebagai perusahaan Swasta, milik usaha PT BPUI ( Bahana Pembina Usaha Indonesia).


Sementara itu, BPUI sendiri awal pendiriannya sebagai Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang sektor Pembiayaan untuk membiayai UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). 

Penegasan kembali, bahwa BPUI sendiri bukan perusahaan asuransi jiwa, sebagai mana akta pendirian awalnya dibentuk.


Patut diduga ada konfilk kepentingan, ketika BPUI diposisikan sebagai Induk Holding dalam memimpin perasuransian BUMN.Hal ini ditengarai ada skenario besar dibalik misi khusus tujuan tertentu, yang didaulat menjadi Induk Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan.


Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022, Direksi BUMN tak bisa seenaknya melepaskan tanggungjawabnya, apabila perusahaan yang dipimpinnya mengalami kerugian.


Bahwa "Setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab penuh, secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," bunyi Pasal 27 Ayat (2). 


Direksi Jiwasraya yang berinisial, AS, HTS,FNS,RA,IW, APY, MP, beserta seluruh jajarannya harus bertanggungjawab atas tindakan akrobatik, dan tindakan inkonsistensinya selama di Jiwasraya. Berdampak buruk terhadap kelangsungan bisnis keuangan BUMN Jiwasraya dimasadepan dan menyebabkan ketidak mampuan dalam memenuhi kewajiban tuntutan klaim jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terhadap seluruh pemegang polisnya. 


Membuat perusahaan hingga tidak beroperasi, untuk dikembalikan ijin lisensinya kepada OJK, sesuai agenda tujuannya, dan mengurangi seluruh hak nasabah polis Jiwasraya 40% dari liabilitas, selama memimpin di BUMN asuransi Jiwasraya.


Tindakan akrobatik Direksi Jiwasraya, telah terbukti dengan sengaja membiarkan BUMN menderita Kerugian keuangan, bahkan kehilangan seluruh portofolionya, hingga kehilangan kepercayaan nasabahnya untuk berasuransi. Hal ini diakibatkan dalam mengelola dana asuransi secara arogansi, ugal-ugalan, tidak menerapkan prinsip prudent, dan tidak profesionalnya, hingga mengabaikan prinsip tata kelola Good Corporate Governoun. 


Diantaranya, pada Oktober 2018 merusak kepercayaan nasabah polis, lewat pembohongan mengumumkan gagal bayar polis sebesar Rp 802 miliar saluran bancassurance, yang berdampak sistemik, terjadi rus penarikan uang polis secara besar-besaran di seluruh Cabang Jiwasraya, yang menyebabkan kewajiban hutang klaim bengkak hingga Rp13 triliun.


Membuat rekayasa Perusahaan Anak BUMN Jiwasraya, dijadikan sekoci sebagai penyelamatan keuangan bagi induknya. Di namakan sebagai Jiwasraya Putera, dengan slogan aksi corporate action itu, untuk memasukan 8 para pemodal dari ASING dan Pemodal dalam Negeri. Diketahui, juga perusahaan anak itupun Jiwasraya Putera, telah dicabut ijin operasionalnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada 25 september 2020, belum terkonfirmasi berita resmi alasan pencabutan ijin operasional Jiwasraya Putera oleh OJK.


Praktek rekayasa lebih lanjut, adanya Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya (RPKJ), diimplementasikan dengan restrukturisasi polis, yang menyasar terhadap seluruh nasabah polis Jiwasraya. 


Padahal sesuai surat pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atas usulan proposal RPKJ, bahwa yang harus dilakukan restrukturisasi polis ditujukan hanya untuk saluran pemasaran nasabah polis bancassurance, pada 7 bank sebagai agent penjual produk Jiwasraya dari 17,435 nasabahnya, dengan tingkat liabilitasnya sebesar Rp 16,8 triliun. Praktek restrukturisasi polis Jiwasraya itupun, ternyata tidak dilakukan juga oleh Dewan Direksi Jiwasraya, melainkan lebih kepada praktek pemasaran polis baru Praktek Churning, Twistting, yang justru merugikan keuangan nasabahnya, dengan haircut polis sebesar 29%, dan 31% dari nilai tunai polis setelah dilakukan cutoffpolis, selanjutnya pembayarannya klaim dicicil di new co, pada asuransi IFG Life.


Program restrukturisasi polis, itupun tidak luput hanyalah sebuah bagian dari rekayasa saja, tidak dijalankan secara benar sesuai aturannya program restrukturisasi. Program akal-akalan itu, hanya untuk menggembosi bisnis asuransi BUMN Jiwasraya, dengan tujuan akhirnya diboyong ke new co, pada asuransi IFG Life. 


Praktek ugal-ugalan Direksi Jiwasraya, dalam menghentikan polis aktif milik nasabahnya per 31 desember 2020, ditandai adanya cutoffpolis, yang mengancam keberlangsungan income bisnis Jiwasraya. Diketahui,penghentian perjanjian polis secara sepihak itu, tanpa terlebih dahulu didaftarkan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang diputus oleh hakim Pengadilan, yang seharusnya secara regulasi harus ada putusan terlebih dahulu dari Hakim Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pembatalan perjanjian polis. Hal ini telah diatur dalam KUH-Perdata Pasal 1266. 


Lebih lanjut praktek rekayasa program restrukturisasi polis merugikan sejumlah hak nasabah polis Jiwasraya.Di implementasikan kedalam praktek pemasaran asuransi produk baru, adanya tukar guling polis lama diganti dengan polis baru pada perusahaan yang sama, menggunakan dana nilai tunai pada polis sebelumnya, dengan mengubah spesifikasi manfaat polis dan mengubah struktur produk. Praktek pemasaran polis seperti itu, mengadopsi Pemasaran Churning, Twistting yang berdampak buruk merugikan nasabah polis Jiwasraya sebesar Rp 23,8 Triliun. 


Tujuan dibentuknya, proposal RPKJ yang dijalankan Dewan Direksinya adalah untuk mempailitkan secara paksa pada BUMN asuransi Jiwasraya, dengan menurunkan tingkat liabilitas 40% dari total liabilitasnya sebesar Rp 59,7 triliun per 31 desember 2021. Selanjutnya tinggal tersisa menjadi sebesar Rp 35,8 triliun dibawa ke new co asuransi IFG Life, jika restrukturisasi itu berhasil dijalankan 100%. Akan tetapi jika restrukturisasi tidak berhasil 100%, sejatinya harus dibatalkan program restrukturisasi polis, untuk dikembalikan hak-hak nasabah polis pada perjanjian sebelumnya di Jiwasraya.


Penurunan tingkat liabilitas perseroan Jiwasraya hasil dari model rekayasa program restrukturisasi polis tersebut, untuk selanjutnya dipindahkan ke new co, diboyong ke penanggung baru pada asuransi IFG Life yang baru dibentuk tahun 2021.


Tindakan akrobatik itu baru sebagian kecil saja.Sebenarnya masih banyak, tindakan destruksi yang lain. Seharusnya aparat penegak hukum bisa lebih jeli memahami persoalannya dengan benar, terutama Pemerintah sebagai pemilik perusahaan negara, Para Pegawai Jiwasraya, Para Agent Jiwasraya, juga wabil khusus para nasabah polis Jiwasraya sebagai korban kebijakan yang menyesatkan. Dan Pemerintah R-I juga sebagai pemilik, harus bisa bijaksana dalam mensikapi persoalan internal perseroan itu. 


Pemerintah R-I harus mengetahui, tindakan buruk yang telah dilakukan oleh jajaran Dewan Direksi BUMN, yang berasal dari para profesional bankir, untuk memimpin perusahaan asuransi Jiwasraya, berujung pada tindakan mempailitkan secara paksa dari dalam perseroan, lewat sejumlah drama akrobatiknya. Red.fnkjgroup (25/06/22).


Penulis adalah Praktisi Asuransi |Mantan Unit Manajer Jiwasraya|Pemegang Polis Jiwasraya|E-mail:latinse3@gmail.com

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

Ucapan Hari 17 Agustus 2022

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.