Minggu, 21 Agustus 2022

DIDUGA TIDAK MEMPUNYAI IZIN PERUSAHAAN PROVIDER SEENAKNYA MAIN TANCAP TIANG DI KABUPATEN WAYKANAN

    8/21/2022   No comments

 


WAYKANAN — Menimbang tentang pelaksanaan perluasan jaringan telekomunikasi, multimedia, dan informatika tertuang dalam PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 36 TAHUN 2013. Dikeluarkan oleh Menteri


Zaman yang serba internet, mendorong banyak perusahaan provider masuk ke berbagai pelosok untuk memperluas jangkauan. Akibatnya, kabel fiber optic (FO) kini banyak bergelantungan di berbagai tempat di perkampungan Dan kehadirannya banyak yang tidak melalui izin warga terlebih dahulu. Perusahaan provider sepertinya menghindari “Cost Social” yang lebih tinggi, dengan memasang langsung kabel tanpa izin warga.


Keberadaan kabel-kabel provider internet saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan yang terlihat banyak kabel provider bergelantungan dan bergeletakan tidak tertata.Tentunya kondisi ini sangat mengganggu masyarakat.


Perusahaan provider kini juga berinvasi hingga ke pinggiran Kota Waykanan. Salah satunya disepanjang wilayah Kecamatan Baradatu. Saat ini banyak provider internet masuk sampai ke Kampung bahkan ke dusun-dusun Dan tidak sedikit warga yang melakukan penolakan terhadap keberadaan jaringan kabel fiber optic dari provider tersebut secara diam-diam.


Pemasangan Tiang Provider yang dipasang di 3 Kampung, Yaitu Kampung Mekar Asri, Tiuh Balak, dan Kubota, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung tersebut sudah 10 hari, namun pemasangannya sangat sembrono atau asal-asalan dan sampai saat ini banyak tiang yang masih miring.


Yopi Zulkarnain Selaku Ketua JARINGAN PENDAMPING KINERJA PEMERINTAH (JPKP) sangat menyayangkan, Karena dinilai keberadaan provider internet di satu sisi menambah estetika lingkungan menjadi tidak tertata. Dari kejadian itu, sebaiknya masyarakat harus sepakat untuk memperketat setiap pemasangan jaringan kabel provider internet. 


“Kami menduga, pemasangan tiang tersebut tidak ada izin warga, tahu-tahu tiang provider sudah dipasang semua," ungkap Yopi kepada Awak Media Kabar-Inbestigasi.Com, Minggu (21/08/2022).



Hal tersebut ditegaskan oleh Yopi Zulkarnain, yang sempat menerima beberapa keluhan dari masyarakat saat melakukan kontrol sosial, dimana prihal Adanya pemasangan tiang yang dianggap tidak berkesinambungan. Dinilai PT pelaksana dan pemilik Jaringan asal main tancap tanpa harus permisi kepada warga setempat.


"Pemasangan Tiang tersebut diduga tidak ada izin dari Kepala Kampung dan warga yang lahannya dirugikan oleh pihak PT Pelaksana dan Pemilik Jaringan. Selain itu, banyak tiang yang miring karena belum dilakukan pengecoran tiang bagian bawah, serta kami juga melihat adanya kabel yang hanya menumpang ke tiang listrik karena tidak dipasangnya tiang,"


"Hal itu akan membahayakan masyarakat, bagaimana kalau tiang yang belum di cor tersebut roboh dan menimpa masyarakat atau tersengat strum listrik yang bertegangan tinggi akibat kabel yang dililitkan di tiang listrik, siapa yang mau bertanggung jawab," ujarnya.


"Peraturan Izin setiap pemasangan tiang tersebut diatur dalam Pasal 13 UU No. 36 tentang Telekomunikasi yang berbunyi Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak," jelasnya


Untuk tata cara perizinan sudah Dijelaskan, kalau pemasangan tiang internet di perumahan wajib mengajukan izin pemasang tiang pada RT dan RW, kelurahan, sampai ke kecamatan atau sesuai Perda setempat. Dimana Sanksi Pemasangan Tiang Internet Tak Berizin adalah, Masyarakat yang mengalami kerugian atas pemasangan tiang internet di depan rumah yang tak berizin bisa mengajukan tuntutan ganti rugi pada penyedia jasa internet tersebut. Hal tuntutan tersebut mengacu pada Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU No. 36 tentang Telekomunikasi yang berbunyi Atas kesalahan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi," lanjutnya


Selain itu di Pasal 15 ayat 2 dijelaskan, Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dan Di Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi, Untuk beberapa kasus, masyarakat yang dirugikan akibat pemasangan tiang internet tak berizin itu akan mendapat uang kompensasi per tiang," Pungkas Yopi Selaku Ketua JPKP Pemerintah.


Sampai berita ini ditayangkan, pihak Waspang atau Pihak dari perusahaan belum dapat di konfirmasi terkait masalah ini.


REPORTER : CIK WAN & TIM

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

Ucapan Hari 17 Agustus 2022

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.