Sabtu, 24 September 2022

DIDUGA KETUA DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN WAYKANAN SENGAJA MENGAMBIL DAN MENG-SK-KAN APARAT DESA DALAM KEPUNGURUSAN DPC

    9/24/2022   No comments

 



WAYKANAN -- Demi mandapatkan suara lebih banyak di pemilu yang akan datang, DPD Partai Perindo Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung "HARIS ISKANDAR MUDA" Sengaja mengambil Aparat Kampung dalam kepengurusannya Dewan Perwakilan Cabang (DPC).


Pasalnya dari pemberitaan sebelumnya, ada Vidio Ketua DPD "Haris Iskandar Muda" memberikan SK, Bendera Partai Perindo, Serta Baju yang berlogokan Perindo ke salah satu Sekretaris Desa yang berada di Kecamatan Waytuba.


Diduga Ketua DPD partai Perindo "Haris Iskandar Muda" ini mengambil struktural atau menunjuk aparat kampung untuk mendapatkan kursi dengan suara banyak. Namun tidak diketahui bahwa ada peraturan-peraturan serta pasal-pasal kalau setiap aparat kampung tidak boleh ikut campur dalam pemilihan, namun tetap diberikan hak dalam waktu Pemilihan.


Buka Link berita sebelumnya, 👇👇

DIDUGA SEKRETARIS DESA BUMI DANA MERANGKAP JABATAN MENJADI KETUA DPC PARTAI KECAMATAN WAYTUBAh. ttps://youtu.be/4uXh7Q2D75c


Sekretaris Desa yang sudah mendapatkan SK tersebut sudah mengakui, kalau memang benar dia merangkap jabatan menjadi Ketua DPC Partai Perindo.


Ditempat lain, Yopi Zulkarnain Selaku Ketua LP-KPK Mengatakan, kami menduga kalau Iskandar Selaku Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Waykanan sengaja melakukan hal tersebut supaya bisa mendapatkan suara banyak di pemilihan ke depannya.


"Dengan di ambilnya aparat desa menjadi ketua DPC, Maka akan lebih mudah untuk mendapatkan suara lebih banyak dan bisa mendapatkan kursi, sesuai dengan Vidio waktu penyerahan SK tersebut serta partai yang lainnya tidak bisa masuk lagi ke daerah tersebut karena sudah di heandle oleh aparat kampung,"


"Kenapa DPP Partai Perindo bisa merekrut orang yang bekerjanya tidak profesional, karena orang seperti ini diduga sudah pasti bermain curang dan bisa menjelekkan marwah Partai Perindo yang sudah besar di Indonesia ini di masyarakat," Lanjut Yopi


Baca Berita Sebelumnya yang tidak kalah heboh, 👇👇

https://www.kabar-investigasi.com/2022/09/diduga-salah-satu-sekdes-di-kecamatan.html


"Larangan Kepala Desa dan Aparatur Desa terlibat sebagai pengurus partai politik dan terlibat dalam kegiatan kampanye pemilihan umum maupun pilkada jelas disebutkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) nya kepala desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Sedangkan bagi perangkat desa larangan tersebut terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Di pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa perangkat dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) nya disebutkan perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Untuk BPD larangan terlibat menjadi pengurus partai politik terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 64 huruf (h)," Katanya


"Selain dalam UU Nomor 6 tahun 2014, larangan Kepala Desa dan perangkat desa terlibat dalam kampanye juga terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tantang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang. Pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Selanjutnya di pasal 71 ayat (1) nya disebutkan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Terakhir, larangan Kepala Desa, perangkat desa dan BPD terlibat dalam politik praktis terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam pasal 280 ayat (2) huruf (h), (i) dan (j) disebutkan Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota badan permusyawaratan desa. Dalam ayat (3) nya disebutkan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu Selanjutnya di pasal 282 UU Nomor 7 tahun 2017 disebutkan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Kemudian di Pasal 283 ayat (1) disebutkan Pejbabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye," Lanjut Yopi


"Sanksi Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta BPD Yang Melanggar Larangan Terlibat Dalam Politik Praktisi, Pelanggaran terhadap larangan keterlibatan aparatur pemerintahan desa dalam politik praktis, dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberikan sanksi, mulai dari sanksi administrative, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap sampai dengan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Berikut sanksi – sanksi yang bisa diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat desa dan BPD yang terlibat dalam politik praktis : 

Ke-1.) UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Ke-2). UU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Ke-3). UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)," Jelas Ketua LP-KPK 


"Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sangat jelas bahwa Kepala Desa, perangkat desa dan BPD diharapkan dapat bersikap netral dan tidak memihak dalam setiap gelaran pemilu maupaun pemilukada. Sikap netral tersebut bertujuan untuk menjaga profesionalitas aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang pilihan politik mereka. Namun demikian Kepala Desa, perangkat desa dan BPD tetap memiliki hak pilih dalam pemilu ataupun pemilukada, yang mana hal tersebut telah dijamin oleh undang-undang. Imbuhnya


"Terkait masalah "Haris Iskandar Muda" selaku Ketua DPD Partai Perindo yang sudah membuat kesalahan yaitu mencatut Sekdes Bumi Dana untuk merangkap menjadi ketua DPC partai Perindo di kecamatan Waytuba tersebut akan segera dilaporkan ke instansi-instansi terkait dan akan kami kirimkan surat pelaporan ke DPP Partai Perindo," Pungkas Yopi


Sampai berita ini ditayangkan, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Waykanan "Haris Iskandar Muda" belum dapat dikonfirmasi baik dikediamannya, via telpon, Whatsapp, dan lain-lainnya. Bahkan Nomor WhatsApp Ketua LP-KPK Malah Di Bloks sama "Haris Iskandar Muda" selaku ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Waykanan.


Reporter : Cik Wan

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

Ucapan Hari 17 Agustus 2022

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.