Selasa, 06 September 2022

LAHIRNYA SERTIFIKAT HAK PAKAI PEMERINTAH DESA ATAS OBJEK LAPANGAN ISIMU SELATAN MENUAI PROTES. ISMAIL GOBEL : ANEH JIKA SURAT KETERANGAN ASET DIJADIKAN DASARNYA

    9/06/2022   No comments



GORONTALO -- Polemik persoalan hak kepemilikan atas tanah lapangan yang berada isimu selatan akhirnya di seriusi DPRD Kabupaten Gorontalo dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Selasa, 06/09/22) yang di pimpin langsung oleh ketua Komisi I Syarifudin Bano dengan agenda mempertemukan para pihak yang bersengketa antara Ahli Waris Lihawa Banggai yang mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah lapangan tersebut dan dengan para pihak yang mewakili pemerintah baik dari Biro Hukum dan bagian Aset Pemerintah, Desa, Kecamatan, serta BPN Kabupaten Gorontalo.


Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Badan Advokasi Indonesia (LPKRI-B.A.I) Provinsi Gorontalo Ismail Gobel yang telah di berikan Kuasa Pendampingan oleh para ahli waris, dalam pemaparan pandangan awalnya mejelaskan ihwal surat permohonan RDP yang dilayangkan pihaknya ke DPRD Kabupaten Gorontalo sebagai buntut kekecewaan mereka (Ahli Waris_read) terhadap sikap BPN Kabupaten Gorontalo yang tetap menerbitkan Sertifikat atas tanah lapangan yang menjadi objek sengketa, meskipun sebelumnya telah dilayangkan surat permohonan pemblokiran oleh para ahli waris melalui pihaknya (LPKRI-B.A.I _read).


Disamping itu, Ismail Gobel mengklaim memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah lapangan tersebut berupa dokumen segel tanah tahun 1931 yang juga telah di jadikan lampiran dalam surat permohonan RDP yang telah dilayangkan sebelumnya. Sehingganya pihak ahli waris melalui LPKRI-B.A.I mempertanyakan dengan lugas apa yang menjadi dasar lahirnya sertifikat yang saat ini sudah beralih status menjadi kepemilikan Pemerintah Desa Isimu Selatan.



Menyikapi persoalan lahirnya sertifikat atas tanah lapangan yang menjadi objek sengketa, pihak BPN Kabupaten Gorontalo yang di wakili oleh kasie sengketa menjelaskan bahwa pada dasarnya penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh pemerintah desa Isimu Selatan berupa sertifikat hak pakai yang didasarkan pada alas hak yang diantaranya adalah surat keterangan aset pemerintah daerah yang langsung di keluarkan oleh Ibu Sekda saat itu. 


Menanggapi penyampaian pihak BPN terkait alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak pakai oleh pemerintah desa Isimu Selatan, Ismail Gobel menyuarakan kekesalannya dengan merasa adanya keanehan ketika surat keterangan aset menjadi dasar lahirnya sertifikat. Sehingga pihaknya (LPKRI-B.A.I _read) meminta penjelasan aturan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Sebab menurutnya, para pihak yang harus memberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut (Lapangan_read) adalah para ahli waris itu sendiri.


Saat dilakukan wawancara di akhir sesi RDP, Ismail Gobel menyampaikan harapannya agar polemik ini bisa ada jalan solusi agar supaya hak mereka para ahli waris dapat dikembalikan lagi. Dan disinggung jika kedepannya tetap tidak ada solusi atas persoalan ini, pihak LPKRI-B.A.I Provinsi Gorontalo sebagaimana yang telah dikuasakan oleh pihak ahli waris Lihawa Banggai akan tetap melakukan perintah undang-undang dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Gorontalo.

(H.Antu)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

Ucapan Hari 17 Agustus 2022

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.