KRIMINAL

HUKUM

PENDIDIKAN

OLAH RAGA

KULINER

Rabu, 20 Maret 2019

Begini Pernyataan Kepala Sekolah SMAN 1 Batuan, Terkait Dugaan Oknum Guru Aniaya Muridnya

    3/20/2019   No comments
MOKI, Sumenep – Viralnya pemberitaan dugaan penganiyaan oknum guru terhadap muridnya hingga mengakibatkan  meninggal dunia  akhirnya kepala Sekolah SMAN 1 Batuan memberikan penjelaan kepada sejumlah media.

Kepala SMAN Batuan Solehuddin menjelaskan, pemberitaan terkait oknum guru aniaya muridnya di sejumlah media itu sepihak, dan itu tidak benar. Sebab, sesuai surat izin pihak keluarga yang dikirim ke sekolah, siswa itu sakit akibat radiasi hp.

“Saat pihak sekolah datang berkunjung, penyakit yang diderita tetap radiasi bukan penganiyaan,” katanya.

Sambung Saleh sapan akrabnya, sebenarnya peristiwa itu sudah lima bulan yang lalu tepatnya awal Oktober 2018. Itu pun sang murid hanya dipatok  menggunakan gayung menyentuh didahi, tidak keras.

 “Keesokan harinya  siswa yang bersangkutan tetap sehat dan bersekolah seperti biasanya,” ucapnya.

Menurutnya, bukan hanya siswa itu yang di patok, tapi temen sebangkunya juga di patok menggunakan gayung di dahinya. Sementara gayung yang digunakan juga sudah pecah.

 “Jadi, bukan pecah setelah dipukulkan, namun gayungnya memang pecah sebelumnya,” jelasnya pada sejumlah media di ruang kerjanya. Rabu (20/3/19)

Menurutnya,  mengapa siswa itu dipukul (dipatok red), karena si murid tidak mengerjakan tugas, yang diperintahkan gurunya si guru.
“Bahkan saat itu bukan hanya satu siswa itu yang di patok, melainkan temen satu bangkunya pun dipukul karena tidak mengerjakan tugas juga,” terangnya.

Kami  pihak sekolah menegaskan tidak ada penganiyaan kepada siswa. Meski siswa itu pernah dipukul, namun tidak ada kaitannya karena sudah lima bulan lalu.

“Kami juga sudah mengklarifikasi kepada guru bersangkutan, teman sebangku dan teman lainnya. Jadi, dia sakit radiasi saja,” tuturnya.

Sedang atas viral pemberitaan siswa meninggal dipukul gurunya, pihak keluarga si murid dan aparat desanya, datang ke sekolah untuk meminta maaf, dan berjanji tindak akan melanjutkan laporannya ke kantor polisi.
Selain itu, keluarga si murid bersumpah akan membela pihak sekolah.

“Tapi jika kasus ini terpaksa dilaporkan ke kantor polisi, maka pihak sekolah akan melakukan pembelaan,” pungkasnya. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya disejumlah media, keluarga siswa yang baru meninggal mendatangi Polres Sumenep. Keluarga mengadukan adanya dugaan penganiyaan oknum guru SMAN Batuan hinga menyebabkan siswa meninggal. (Sar)
Iklan-Devis

Bupati Busyro Tekankan Penerima Bansos Rastra Harus Tepat Sasaran

    3/20/2019   No comments
MOKI, Sumenep - Bupati Sumenep, Madura,  Jawa Timur DR. A. Busyro Karim  menyerukan penyaluran bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) harus tepat sasaran, benar-benar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang layak menerima.

"Keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial (Bansos) Rastra itu jangan sampai salah sasaran, namun harus sesuai dengan kriterianya, itu dilakukan sebab, tujuan bantuan itu untuk mengurangi beban pengeluaran dengan pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi kebutuhan dasar,” kata Bupati Sumenep, Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si pada Sosialisasi dan Peluncuran (Launching) Bansos Rastra di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Selasa (20/03/2019).

Ia menyatakan, Kepala Desa hendaknya melakukan evaluasi KPM penerima bansos rastra, dalam upaya mengantisipasi tentang adanya data penerima yang sudah tidak berhak mendapat bantuan, sehingga tidak menimbulkan masalah di Desa.

"Lakukan evaluasi KPM bansos rastra dalam penyalurannya untuk mengetahui apakah warga penerima bantuan itu, dari sisi ekonomi sudah kaya, meninggal dunia dan pindah domisili keluar Desa,” ungkap suami Nurfitriana ini.

Selain itu menurut Bupati dua periode ini, penyaluran bansos rastra juga harus tepat waktu, meskipun secara geografis Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Itu dilakukan, agar bansos itu, setiap bulan merasakan manfaat bagi KPM di Kabupaten Sumenep.

"Kepala Desa dalam menyalurkan bansos rastra juga harus memperhatikan mutu beras, apa sudah sesuai ketentuan, bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah administrasi penyalurannya harus benar dan tepat,” tandasnya.

Penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) rastra diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim kepada perwakilan KPM, di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, R. Achmad Aminullah, M.Si mengungkapkan, penyaluran bansos rastra dilaksanakan secara bertahap, setelah kegiatan sosialisasi selesai, namun untuk tahap pertama, dilakukan di wilayah daratan, sedangkan untuk wilayah kepulauan masih menunggu petunjuk dari Bulog Pusat di Jakarta.

"KPM mendapatkan bansos berbentuk beras berkualitas medium, jumlahnya 10 kilogram setiap bulan tanpa biaya atau gratis untuk menebusnya, dan untuk tahap pertama selama 4 bulan. Jumlah penerima bansos rastra di Kabupaten Sumenep sebanyak 128.016 KPM atau 1.280.160 kilogram beras per-bulan,” pungkasnya. (Sar)
Iklan-Devis

Ungkap 3 Kasus Pemerkosaan, Polres Asahan Bekuk 5 Orang Pelaku

    3/20/2019   No comments
MOKI, Asahan-Satuan Reserse Kriminal Polres Asahan mengungkap 3 kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Asahan. Dari 3 kasus yang terjadi pada bulan Februari dan Maret 2019 tersebut, petugas mengamankan 5 orang pelaku beserta sejumlah barang bukti.

Kasus yang pertama terjadi pada tanggal 28 Februari 2019 lalu di kawasan jalan Nuri Baru Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kisaran Timur. Korban yang berinisial L br S (54) dipaksa untuk bersetubuh oleh seorang pria dan di ancam akan dibunuh apabila menolak. Polisi yang menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan dan meringkus tersangka Samuel Giawa (45) di kawasan jalan Kasuari Kecamatan Kisaran Timur.

Kasus yang kedua terjadi pada tanggal 11 Maret 2019 lalu, dimana seorang wanita yang masih berusia 15 tahun menjadi korban perkosaan oleh 4 orang pria di kawasan Dusun IV Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Saat itu, korban yang berinisial Y-N (15) bersama dua orang teman nya  yang sedang nongkrong di lokasi, di datangi oleh 4 orang laki-laki. Korban Y-N langsung ditarik oleh salah seorang pelaku berinisial R (DPO), sementara 2 orang teman nya diusir dengan ancaman 'pergi kalian ini daerah kekuasaan ku'.

Korban Y-N yang tidak berdaya lalu disetubuhi secara bergantian oleh ke 4 pelaku. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, para pelaku mengambil handphone dan cincin emas milik korban, dan mengantar korban ke rumah teman nya. Korban kemudian menceritakan peristiwa yang dialami nya kepada orangtua nya dan membuat laporan kepada pihak Kepolisian. Polisi yang bergerak cepat melakukan penyelidikan meringkus 3 orang pelaku yakni R-T alias A, ES alias P alias K alias O dan tersangka A. Sementara tersangka R kini masih dalam pencarian petugas (DPO).

Sementara kasus yang ketiga terjadi 16 Maret 2019 lalu, di jalan Arwana Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Timur. Seorang Kakek berinisial J-M (70) tega mencabuli bocah berusia 5 tahun di rumah korban. Perbuatan tidak terpuji tersebut dilakukan tersangka sambil mengiming-imingi korban akan dibelikan boneka agar tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain. Namun warga setempat merasa ada yang tidak beres di rumah korban dan melakukan penggerebekan, dan ditemukan pelaku bersama korban dalam keadaan tidak berbusana. Warga lalu membawa pelaku ke Polres Asahan untuk di proses secara hukum.

Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H. saat menggelar temu pers di Mapolres Asahan, Rabu (20/3/2019) mengatakan, ke 5 tersangka merupakan pelaku pemerkosaan dan perampokan. "Jadi untuk kasus yang kedua, selain melakukan pemerkosaan, ke 4 pelaku juga melakukan perampokan barang berharga milik korban. 3 orang sudah kita amankan, sementara 1 orang lagi masih dalam pencarian", ujar Kapolres didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Ricky Pripurna Atmaja.

Para pelaku akan kita jerat dengan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 365 ayat (1) subsider Pasal 363 ayat (1) ke 4e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.

Kapolres juga menghimbau para orangtua agar lebih memperhatikan dan benar-benar menjaga anak-anak nya, agar terhindar dari para pelaku tindak pidana dan juga dari bahaya narkoba.(doeha)
Iklan-Devis

Kapolres Asahan : Rajin Olahraga Dapat Jauhkan Generasi Muda Dari Bahaya Narkoba

    3/20/2019   No comments
MOKI, Asahan-Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.I.K., M.H. Rabu (20/3/2019) membuka turnamen futsal piala Kapolres Asahan 2019 di lapangan futsal Terminal Madya kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Dalam arahan nya, Kapolres Asahan berpesan agar seluruh peserta termasuk wasit tetap menjunjung tinggi sportifitas. "Saya berharap agar para peserta termasuk petugas wasit menjunjung tinggi sportifitas. Jangan berbuat kecurangan, pertandingan harus fair play. Jangan ada keberpihakan agar jiwa sportifitas kita tetap terjaga", ujar Kapolres

Rajin berolahraga bukan hanya untuk menyehatkan badan, namun jiwa kita juga ikut sehat. "Dengan rutin berolahraga, kita juga bisa melatih dan melahirkan generasi-generasi muda yang bermental tangguh, serta untuk menghindari para pemuda dari bahaya narkoba", pesan Faisal.

Turnamen futsal Kapolres Asahan Cup 2019 ini di ikuti oleh 81 tim para pelajar SMP dan SMA sederajat, dan akan digelar selama 3 hari mulai Kamis (21/3/2019) hingga Sabtu (23/3/2019). Tim yang keluar sebagai pemenang akan di ikutsertakan menjadi peserta Kapolda Sumut Cup 2019 di kota Medan.(doeha)
Iklan-Devis

60 Hari Menunggu Kepala Kantor OJK Perwakilan Jambi Bersuara dan Mejawab

    3/20/2019   No comments
MOKI, JAMBI-Kepala kantor otoritas jasa keuangan perwakilan provinsi jambi enggan diduga enggan untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi serta menemui awak media.

Pasalnya rabu (20/03)  kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan provinsi Jambi sewaktu mau ditemui oleh awak media Www.Kabar-investigasi.com ketika hendak dikonfirmasi menurut salah seorang staffnya sedang tidak berada ditempat.

Sementara menurut pantauan media , dikantor OJK jambi terdapat beberapa kejanggalan dan dugaan bahwasannya OJK jambi enggan memberikan konfirmasi dan menjawab surat yang telah kami kirimkan Rabu (23/01), diterima oleh Roki Tison .
Yang menjadi persoalan  sampai dengan saat ini selasa (20/03) awak media tak menemui jawaban dan informasi yang dibutuhkan.

Sehingga menimbulkan praduga dan tanya pada publik ada apa dengan OJK Perwakilan Jambi ????

Diduga OJK jambi dengan sengaja menabrak dan mengangkangi, amanah Undang - Undang RI No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang - Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasalnya dalam kurun waktu kurang lebih 60 hari,untuk konfirmasi kepala kantor OJK perwakilan Jambi, dengan beraneka macam cara Dan  upaya untuk keperluan konfirmasi, baik dengan  bertemu dan surat yang telah kami kirimkan tak sedikitpun jawaban dan penjelasan yang kami butuhkan. (Hadi prabowo)
Iklan-Devis

GSBI Kecam Penangkapan 10 Buruh Awak Mobil Tangki PT.Pertamina

    3/20/2019   No comments
MOKI, Jakarta-Gabungan serikat buruh indonesia (GSBI) Mengecam penangkapan 10 buruh Awak Mobil Tangki (AMT) PT.Pertamina patra Niaga oleh polres jakarta utara dan segera bebaskan tanpa syarat.

Presiden Jokowi telah menunjukkan pemerintahannya yang anti demokrasi dan anti rakyat dengan terus melakukan penangkapan buruh dan aktifis yang berjuang untuk mendapatkan hak demokratis.

Kali ini Penangkapan terhadap 10 buruh Awak Mobil Tangki (AMT) PT. Pertamina Patra Niaga oleh Polres Jakarta Utara pada 19 Maret 2019 di Posko Perjuangan buruh AMT di Plumpang Jakarta Utara. Polisi datang ke posko perjuangan dan mengajak buruh AMT ke Polres Jakarta Utara dengan dijanjikan akan difasilitasi untuk penyelesaian kasus. Setelah berada di Polres 10 buruh AMT justru dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dan Kabar melalui Media Tempo Polres Sudah menetapkan tersangka dalam kasus tuduhan Sabotase 2 mobil tangki PT.Pertamina Patra Niaga.

“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) yang akan memberikan pendampingan dan advokasi buruh AMT kabarnya dicekal, Polres Jakarta Utara tidak memperbolekan LBH Jakarta memberikan pendampingan hukum kepada buruh AMT.”Kata Sujatmika Supriyadi koordinator DPP GSBI,Rabu (20/3/2019).

GSBI memandang Penangkapan tersebut merupakan bentuk intimidasi,teror serta upaya meredam tuntutan dan perjuangan buruh AMT untuk pemenuhan hak demokratis dan perbaikan kesejahterahan hidup buruh AMT beserta keluargnya di tengah penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang semakin dalam dampak dari pelaksanakaan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1-16 yang hakekatnya menjalankan Neoliberalisme di Indonesia.

Kesepuluh buruh AMT ditangkap dengan tuduhan melakukan sabotase 2 mobil tangki pertamina dari Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara yang akan dikirim ke SPBU Tangerang.

Upaya buruh AMT membawa mobil tangki pertamina yang berisi Biosolar dalam aksi demontrasi yang diselenggarakan pada Senin,18 Maret 2019 di Taman Aspirasi depan Istana Negara yang merupakan bentuk protes dan kekesalan buruh AMT kepada Presiden Joko Widodo yang membiarkan kasus PHK sepihak 1.095 buruh AMT sejak 2016.Padahal 31 Januari 2019 Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan perwakilan buruh AMT dan memberikan janji penyelesaian kasus dengan menunjuk Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Latar belakang PHK sepihak 1.095 buruh PT.Pertamina Patra Niaga pada 2016 silam berawal ketika buruh AMT mogok kerja menuntut pembayaran upah lembur dan menolak sistem Outsourcing di Pertamina serta menuntut diangkat menjadi buruh tetap,sebab buruh AMT sudah puluhan tahun memberikan pengabdiannya kepada Pertamina dengan pendistribusian BBM. Undang-Undang Ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 bahwa pekerjaan yang menjadi corebussines (inti produksi dari perusahaan) tidak dapat dioutsourcingkan

“Seharusnya PT. Pertamina Patra Niaga memberikan perlindungan dan kesejahterahan buruh AMT, bukan sebaliknya PT.Pertamina Patra Niaga melakukan pemecatan dan pemberangusan hak demokrasi.” Ujarnya.

Menurut suja sapaan Sujatmika Supriyadi,GSBI sangat mengecam penangkapan buruh Awak mobil tangki pertamina.

“Berdasarkan peristiwa tersebut.Kami Gabungan Serikat Buruh Indonesia Jakarta mengecam penangkapan terhadap 10 buruh Awak Mobil Tangki PT. Pertamina Patra Niaga dan segera bebaskan tanpa syarat!,Selain itu kami juga menuntut,segera pekerjakan kembali buruh AMT dan angkat menjadi buruh tetap serta berikan hak-hak buruh AMT yang telah dirampas PT.Pertamina Patra Niaga dan berikan kebebasan berkumpul,berpendapat bagi buruh awak mobil tangki Pertamina.”Tegasnya.

Selain itu,GSBI juga meyerukan kepada buruh AMT berserta keluarganya untuk memperkuat persatuan agar tidak terpecah belah dan mengajak klas buruh Indonesia untuk mendukung perjuangan buruh Awak Mobil Tangki Pertamina. (Marsan)
Iklan-Devis
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.