KRIMINAL

HUKUM

PENDIDIKAN

OLAH RAGA

KULINER

Kamis, 05 Agustus 2021

DPRKP Sumenep Kembali Luncurkan Program Air Bersih

    8/05/2021   No comments


MOKI, Sumenep-Pemerintah Kabupaten Sumenep mendukung Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), yang pengembangannya dilakukan di wilayah pedesaan. 


Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya Ir. Moh. Jakfar melalui Kepala bidang (Kabid) PRKPCIPTA Beny Irawan menjelaskan, tahun ini pihaknya  kembali merealisasikan program penyediaan Air Bersih di 5 desa pada 4 kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.764.062.000. Sedangkan penanggulangan kemiskinan di 10 desa tersebar di 7 kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.744.071.000.


" Tujuan program tersebut untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak melalui penambahan jumlah sambungan rumah kepada rumah tangga melalui jaringan perpipaan," kata Beny sapaan akrabnya. Kamis, (5/8/2021)


Menurutnya, program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat, sehingga prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat bisa ditumbuhkan dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, sampai dengan pengoperasian dan memelihara sarana prasarana air bersih dan sanitasi yang telah dibangun.


Lanjut Beny, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya, namun untuk tahun ini orientasinya menjadi prioritas.


“ Semoga dengan adanya program penyediaan air bersih bermanfaat kepada masyarakat Sumenep." tutupnya.(Sr)

Pembaca :
{[['']]}

Rabu, 04 Agustus 2021

Tinjau Vaksinasi Buruh, Kapolri Minta Buruh Terus Kawal Program Pemerintah Wujudkan Herd Immunity

    8/04/2021   No comments


MOKI, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di PT Epson, Kawasan EJIP, Cikarang Selatan, Bekasi, Rabu (4/8). Kegiatan tersebut merupakan inisiasi Mabes Polri dengan menggandeng Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI). 


Kapolri mengaku bangga dengan peran aktif buruh membantu pemerintah dalam program vaksinasi melalui kerjasama akselerasi vaksinasi massal sebagai upaya penanganan Pandemi Covid-19. Sebab itu, Kapolri meminta agar elemen buruh terus mengawal program Pemerintah untuk mewujudkan Herd Immunity terhadap virus corona. 


"Rencana kita akan turunkan kurang lebih 25 ribu (dosis vaksin) untuk tahap pertama. Dan secara bertahap akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan," kata Kapolri dalam sambutannya.  


Kapolri menyampaikan ada dua hal utama yang harus diperhatikan dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19 ini, yaitu keselamatan rakyat dan disatu sisi ialah perekonomian. 


Kapolri menekankan, ada hal-hal yang harus dijaga sehingga keduanya bisa berjalan lantaran persoalan kesehatan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. 


Oleh sebab itu, lanjut Sigit, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat utamanya buruh terhindar dari paparan virus corona ialah dengan menegakan disiplin protokol kesehatan ketat dan pengaturan terkait mekanisme bekerja, dan salah satunya ialah dengan masifnya vaksinasi. 


"Sehingga rekan-rekan buruh tetap kita jaga kesehatannya, karena kita tahu penghasil utama pemasukan buat negara itu adalah ekspor. Dan kawan-kawan buruh banyak terlibat dalam kegiatan ini, oleh karena itu kawan-kawan buruh sebagai pahlawan devisa harus kita jaga," ujar Kapolri. 


Kapolri kemudian meninginkan agar elemen buruh turut mensosialisasikan vaksinasi kepada sesama buruh, dengan begitu maka akan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity sehingga bisa segera berlaku kehidupan normal baru atau new normal. 


"Ajak kawan-kawannya yang masih belum mau vaksin. Sehingga tentunya harapan kita bisa kembali dalam situasi new normal setelah herd immunity terbentuk," pungkas Kapolri. 


Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan terima kasih dengan adanya program vaksiansi presisi yang menyasar para buruh. Iqbal menyampaikan, terdapat 10 persen lebih buruh di Indonesia terpapar Covid bahkan sudah ratusan buruh telah meninggal dunia akibat terpapar virus tersebut. 


"Oleh karena itu kami setidaknya KSPI menyambut baik dan berterima kasih atas respon cepat dari pemerintah dalam hal ini program vaksin presisi oleh polri adalah menjawab apa yang telah kami sampaikan tentang persoalan Covid," demikian Iqbal.(red)

Pembaca :
{[['']]}

Putus Sebaran Covid-19 Dalam Tahanan, Dittahti Polda Jatim Gelar Vaksinasi

    8/04/2021   No comments


MOKI, SURABAYA - Dittahti Polda Jawa Timur, Rabu (4/8/3021) pagi, menggelar Vaksinasi tahap pertama bagi para tahanan.


Sebanyak 250 tahanan mengikuti vaksinasi, yang diselenggarakan diruang dittahti polda jatim.


Dirtahti Polda Jatim AKBP Deny Abrahams, menyebutkan, dalam rangka mensukseskan program pemerintah dengan satu hari satu juta vaksin. Dittahti polda jatim berkoordinasi dengan Biddokkes polda jatim untuk melakukan vaksin bagi seluruh tahanan.


"Vaksin terbanyak yakni vaksin pertama, karena ada beberapa tahanan juga sudah melakukan vaksin tahap kedua. Dan hari ini vaksin Sinovac," kata AKBP Deny Abrahamas, Rabu (4/8/2021) pagi.


"Hari ini secara serentak melaksanakan vaksinasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 didalam tahanan," tambahnya.


Kegiatan vaksinasi ini, dittahti polda jatim menerjunkan 15 vaksinator dari biddokkes polda jatim.(Sar)

Pembaca :
{[['']]}

Masih Masuk PPKM Level 4 Kabupaten Sumenep di Perketat

    8/04/2021   No comments


MOKI, Sumenep - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang setelah diumumkan Presiden Joko Widodo. Untuk Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masuk level 4.


Perpanjangan PPKM Level 4 di sejumlah daerah di Indonesia tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021.


Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021 mengatur tentang PPKM level 4, level 3, dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.


Sedangkan Inmendagri Nomor 28 Tahun 2021 mengatur tentang PPKM level 4 Covid-19 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.


Sedikitnya 141 kota/kabupaten di Indonesia yang harus menerapkan PPKM level 4 sejak hari ini, Selasa, 3 Agustus sampai 9 Agustus 2021.


"Di wilayah Pulau Madura, dari empat kabupaten hanya Kabupaten Sumenep dan Bangkalan yang wajib menerapkan PPKM level 4. Itu setelah Sumenep naik status dari sebelumnya Level 3," tutur Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep, R. Abd. Rahman Riadi, ketika dihubungi media lewat telepon selulernya, Selasa (03/08/2021).


Rahman menerangkan, naiknya status Sumenep dari PPKM level 3 ke level 4 disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya jumlah kasus dan kematian COVID-19 yang bertambah.


“Dengan naik level 4, maka penerapan PPKM semakin diperketat dari level 3 sebelumnya,” ujarnya.


Rahman meminta masyarakat Sumenep, agar mematuhi dan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), guna menekan penyebaran COVID-19.


"Disiplin Prokes akan membantu menurunkan penyebaran COVID-19 di Sumenep," tukasnya.(Sr)

Pembaca :
{[['']]}

Selasa, 03 Agustus 2021

Tingkatkan Pelayanan, RSUDMA Sumenep Lengkapi Fasilitas Poli Terpadu

    8/03/2021   No comments


MOKI, Sumenep - Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar  (RSUDMA) Sumenep, terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya dengan mempercantik Gedung Poli Terpadu, yakni dengan berbagai fasilitas seperti lift atau elevator serta fasilitas full AC di sekelilingnya.


Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, mengungkapkan, inspirasi dalam mempercantik Poli Terpadu tersebut merupakan suatu upaya rumah sakit milik Pemkab Sumenep ini untuk terus berbenah dalam meningkatkan kualitas layanan.


“Penyediaan fasilitas ini merupakan kewajiban yang harus terus kami lakukan dalam memberikan kenyamanan bagi pengunjung,” ungkap dr. Erliyati, Senin (02/08/2021).


Menurutnya, selain peningkatan fasilitas gedung dan ruangan, di samping diberikan fasilitas AC juga dilakukan pemasangan detektor asap (smoke detector) yang salah satu fungsinya untuk mendeteksi secara dini adanya segumpalan asap yang berasal dari kerusakan-kerusakan mesin ataupun api.


Dengan alat tersebut diakui dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran. Bahkan, alat canggih ini sangat berguna dan juga banyak digunakan untuk rumah tangga, kantor, termasuk di rumah sakit yang diharapkan dapat melindungi masyarakat guna memperoleh layanan kesehatan dengan baik.


Karenanya, pihaknya juga berharap kepada pengunjung rumah sakit untuk mematuhi aturan, seperti tidak boleh merokok di area RSUD Sumenep, baik di luar ruangan terlebih di dalam ruangan, tak terkecuali di Poli Terpadu.


“Karena kalau ada asap yang terdeteksi, maka alarm dari detektor asap itu akan berbunyi tanda bahaya,” tandasnya.


Sementara itu, dr. Erliyati juga menekankan, demi kenyamanan bersama saat berada di Rumah Sakit mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes), seperti selalu memakai masker, tetap jaga jarak. Bahkan, pihaknya juga sudah mendesain tempat duduk untuk antre sesuai Prokes. (Sr)

Pembaca :
{[['']]}

Hadirkan Program Sanitasi untuk Wujudkan Masyarakat Sehat Dari DPRKP dan Cipta Karya

    8/03/2021   No comments


MOKI, Sumenep-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui DPRKP dan Cipta Karya tahun luncurkan lagi program Sanitasi untuk wujudkan masyarakat sehat.


Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP dan CK) Sumenep Benny Irawan mengatakan, program sanitasi yang dimaksud adalah Pembangunan Jamban Tangki tersebar di 13 desa pada 9 kecamatan dengan total anggaran Rp. 5.412.500.000. Sedangkan Tematik Penanggulangan Kemiskinan tersebar di 11 desa pada 7 kecamatan dengan total anggaran Rp. 4.841.600.000. Untuk Pembangunan TPS3R tersebar di 12 desa pada 8 kecamatan dengan total anggaran Rp. 7.200.000.000,.


Beny sapaan akrabnya menjelaskan, tujuan dari program tersebut pertama, untuk perluasan akses pelayanan sanitasi dengan menyediakan prasarana dan sarana yang berkualitas, kedua untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan sanitasi dan promosi PHBS bagi masyarakat, ketiga menciptakan lapangan kerja.


Menurutnya, pembangunan sanitasi memang diagendakan setiap tahunnya. Sebab, hal tersebut mendukung terwujudnya kesehatan masyarakat. 


"Dengan adanya sanitasi yang baik, masyarakat tidak lagi buang kotoran secara sembarangan sehingga lingkungan bisa bersih,"katanya. Selasa, (3/8/2021)


Dia menambahkan,  sanitasi buruk menjadi penyumbang bagi meningkatnya penyakit diare, di mana anak-anak menjadi korban terbanyak. Oleh karenanya, DPRKP dan Cipta Karta hadir di tengah masyarakat agar tidak berdampak buruk pada kesehatan seperti munculnya penyakit diare, tifus, polio, dan penyakit cacingan.


“Untuk mencegah meluasnya dampak tersebut, masyarakat perlu memiliki kesadaran terhadap pentingnya sanitasi,” tukasnya.(Sr)

Pembaca :
{[['']]}
© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.